Begini Langkah Dewan Selesaikan Pembahasan APBD KLU - Warta 24 Nusa Tenggara Barat
GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}
www.uhamka.ac.id/reg

Begini Langkah Dewan Selesaikan Pembahasan APBD KLU

Begini Langkah Dewan Selesaikan Pembahasan APBD KLU

kicknews.today â€" Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 Pemerintah Daerah Lombok Utara sudah disahkan, meski proses perjalanan penyusunan banyak dinamika yang …

Begini Langkah Dewan Selesaikan Pembahasan APBD KLU

kicknews.today â€" Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 Pemerintah Daerah Lombok Utara sudah disahkan, meski proses perjalanan penyusunan banyak dinamika yang terjadi. Diawali perubahan nominal, dengan walk out dua fraksi dan tak dihadiri oleh sejumlah wakil rakyat yang menentang salahnya mekanisme tersebut.

Wakil Ketua II DPRD Lombok Utara Sudirsah Sujanto mengungkapkan, pihaknya akan menunggu proses selanjutnya yaitu evaluasi oleh Provinsi NTB. Mencoba mensinkronkan apakah item-item yang tertuang dalam APBD sama sebagaimana kesepakatan di KUAPPAS. “Kita juga akan sinkronkan draft APBD yang kami terima dengan APBD yang disahkan. Jangan sampai ada item yang terkandung lantas diubah sepihak,” ungkapnya Minggu (3/12).

Dijelaskan Sudirsah, dari awal saat paripurna pandangan umum fraksi dewan, walk out -nya dua partai yakni Fraksi Hanura (PPP dan PKS), Fraksi M erah Putih (Gerindra, PBB, dan PAN) lantaran tidak hadirnya Bupati saat itu. Padahal ada persoalan yang hendak disampaikan kepada kepala daerah.

Baca Juga

Dewan KLU Beri Sinyal Atasi Sampah di Tiga Gili

Sepekan, LPA KLU Tangani Kasus Pencabulan Anak dan Pernikahan Dini Sekaligus

“Anunya” nggak berdiri, Kakek di Lombok Utara Gagal Perkosa Bocah

Hasilkan Biogas, Jadi Terobosan Kelompok Ternak di KLU

“Karena ada persoalan yang harus didengar langsung (oleh Bupati) sesuai perbedaan. Maka dua fraksi ini walk out dan paripurna tidak memenuhi syarat, karena tidak kuorum. Tetapi pimpinan justru melanjutkan,” jelasnya.

Perbedaan dimaksud Sudirsah, yaitu perubahan nominal pada KUA PPAS yang telah disepakati sebesar Rp 1,933 triliun menjadi kurang lebih Rp 900 miliar sebagaimana dalam penjelasan Bupati. Artinya, ada selisih dalam anggaran yang hilang itu sebesar Rp 133 miliar. “Ini yang jadi pertanyaan kita, masih tidak sinkron di situ. Padahal di UU 23 tahun 2014 pada pasal 311 di sana sudah jelas dikatakan bahwa APBD yang akan disahkan harus merujuk pada ketentuan RAPBD dan ketentuan KUAPPS,” cetus Politisi Gerindra ini.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto menyayangkan sikap pimpinan dewan pada saat pembahasan. Menurutnya, kesalahan pembahasan dari awal sudah muncul tetapi ia tetap kekeuh melanjutkan proses tersebut. “Kalau paripurna itu tidak sah ya mbok diulangi lagi supaya sama-sama. Karena jangan ada kesan kalau kami tidak mendukung pemerintah, tapi lihat persoalan substansi penyusunan APBD ini tidak jelas,” ujarnya.

“Kami menarik diri entah apapun risikonya dalam pembahasan maupun sahnya APBD itu. Memang tetap legal tetapi cac at secara hukum karena ada tahapan paripurna yang tidak sah,” imbuhnya. (iko)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Sumber: Google News | Warta 24 Lombok Utara

Tidak ada komentar