Informasi Satu Pintu? Umar: Itu Pejabat Gagal Paham - Warta 24 Nusa Tenggara Barat
GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}
www.uhamka.ac.id/reg

Informasi Satu Pintu? Umar: Itu Pejabat Gagal Paham

Informasi Satu Pintu? Umar: Itu Pejabat Gagal Paham

Kabupaten Bima, Kahaba.- Konsultan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bima, Umar menyesalkan masih ada pejabat birokrasi yang tidak paham keterbukaan in…

Informasi Satu Pintu? Umar: Itu Pejabat Gagal Paham

Kabupaten Bima, Kahaba.- Konsultan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bima, Umar menyesalkan masih ada pejabat birokrasi yang tidak paham keterbukaan informasi publik. Menerapkan sistem informasi satu pintu dan menganggap informasi publik sebagai rahasia. (Baca. Peroleh Informasi di BPKAD, Sulitnya Minta Ampun)

Konsultan PPID Kabupaten Bima, Umar. Foto: Istimewa

Pernyataan ini disampaikan Umar, Selasa (12/12) mengeritisi sikap Kepala BPKAD Kabupaten Bima dan bawahannya yang mempersulit media untuk mendapatkan informasi publik.

“Itu pejabat gagal paham, perlu ditatar ulang tentang keterbukaan informasi publik,” kritik Umar. (Baca. Belum Banyak Berper an Layani Informasi, PPID Pembantu Diminta Bekerja Optimal)

Menurut dia, dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tak ada satupun informasi di pemerintah daerah yang bersifat rahasia. Bahkan menyangkut anggaran, APBD, realisasi PAD, program hingga hal teknis lainnya.

Namun memang faktanya lanjut dia, masih banyak birokasi yang takut membuka informasi seluas-luasnya ke publik. Hal ini tak lain disebabkan karena birokasi menyadari banyak kelemahan sehingga kalau informasi dibuka ke publik, maka akan membuka borok dan aibnya.

“Suruh buka kembali aturan itu. Apalagi hanya realisasi capaian PAD. Tinggal mereka jelaskan. Tidak ada istilah informasi satu pintu, aturannya mana,” ujar pria asal Kecamatan Wera ini.

Umar meminta Bupati Bima harus tegas terhadap pejabat birokrasi yang terkesan menutup informasi publik. Karena setiap pejabat instansi atau OPD wajib memberikan informasi.

“Tidak ada urusannya pencari inform asi itu diarahkan ke humas, karena urusannya hanya kegiatan seremonial pemerintah daerah bukan pejabat teknis. Yang tahu urusan teknis ya mereka di instansi itu,” kata dia.

*Kahaba-03

Sumber: Google News | Warta 24 Kabupaten Bima

Tidak ada komentar