WARTA 24 NUSA TENGGARA BARAT

Daftar Gratis!

Ketikan alamat email anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Amankan Pilkada, Kapolda NTB Siapkan Pasukan Pemukul Khusus

Posted by On 20.50

Amankan Pilkada, Kapolda NTB Siapkan Pasukan Pemukul Khusus

Brigjen Pol Drs Firli MsiKOMPAS.com/Syarifudin Brigjen Pol Drs Firli Msi

BIMA, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menyiapkan pasukan pemukul untuk mengamankan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018.

Pasukan pemukul dari militer Polri ini dibentuk dari satuan Brimob. Pasukan anti-kerusuhan itu akan ditempatkan di setiap daerah kabupaten dan kota di wilayah hukum Polda NTB.

Hal itu disampaikan Kapolda NTB Brigjen Pol Drs Firli Msi saat berkunjung ke kantor Panwaslu Kota Bima, Jumat (02/03/2018).

Firli menjelaskan, pada 2018 ini terdapat empat pilkada di NTB, yakni pemilihan gubernur dan pemilihan kepala daerah di tiga kabupaten dan kota lainya, yakni Lombok Barat, Lombok Timur dan Kota Bima.

Untuk menyukseskan pilkada yang dilangsungkan secara serentak 27 Juni mendatang itu, Polda NTB menyiapkan pasukan yang sudah dilatih khusus dari personel satuan Brimob.

“Pasukan pemukul ini akan bergerak cepat untuk mengendalikan situasi selama proses pilkada,” ujar kapolda NTB.

Baca juga : KPU Tetapkan Paslon Peserta Pilkada NTB, Kini Ada Paslon dari Jalur Independen

Namun Firli tak merinci berapa pasukan yang disiapkan. Pasukan pemukul itu ditempatkan di sejumlah lokasi yang dimungkinkan rawan terjadinya gangguan kemananan.

“Kita punya kekuatan pasukan pemukul ada di 4 Subden Brimob, misalnya, di Sumbawa, Dompu dan Bima. Pasukan pemukul ini bergerak dan bertanggung jawab untuk mengatasi bila mana ada gangguan keamananan yang bersifat potensial,” ujar Firli

Firli mengaku, Polda NTB berkomitmen melakukan pengamanan serta ikut menyukseskan pelaksanaan pilkada sehingga berjalan aman dan kondusif.

Meski demikian, ia berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga dan mengamankan pilkada serentak itu tanpa ada pelanggaran yang menggangu jalannya pesta demokrasi.

“Pilkada serentak ini harus aman, tanpa ada pelanggaran. Tapi, saya yakin dengan dukungan masyarakat, tokoh agama dan peserta pasangan calon sangat komitmen untuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai,” kata dia.

Firli memastikan, sejauh ini seluruh tahapan pilkada di NTB berjalan aman dan terkendali. Kendati demikian, pengamanan khusus dalam proses pemilihan kepala daerah itu akan terus ditingkatkan.

“Walaupun aman, tetap kita menyiapkan kekuatan. Kita adakan sistem rayonisasi antar-polres, itu yang pertama. Kedua, setiap pulau kita bentuk empat sektor pengamanan, baik itu di pulau Sumbawa atau di Lombok,” terangnya.

Baca juga : Pendaftaran Pilkada NTB, Suhaili-Amin Siap Lawan Narkoba dan Politik Uang

Meski telah menyiapkan pasukan khusus, namun Polda NTB sampai saat ini belum menetapkan daerah yang dianggap rawan dalam pelaksanaan pilkada. Sebab, situasi dan kondisi di lapangan masih terbilang aman.

“Enggak ada yang rawan. Kenapa enggak rawan, karena rawan dan tidaknya tergantung peran aktif seluruh elemen masyarakat,” ujar dia

Firli mengimbau semua pihak yang terkait dapat bekerja sama demi terciptanya penyelenggaraan pilkada yang aman, sukses dan bermartabat.

“Sukses tidaknya pelaksanaan pilkada ditentukan oleh delapan komponen. Antara lain, KPU, Panwaslu, pemda, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, terakhir kalian, media,” katanya.

“Kalau delapan komponen ini tidak membuat konflik, enggak ada konflik, pasti aman. Aman benar,” tambahnya

Selain itu, Kapoda NTB juga mengimbau kepada seluruh ASN untuk bersikap netral di pilkada.

“Ikuti saja at uran yang digariskan oleh pemerintah bahwa ASN itu netral. Tidak boleh melibatkan diri dalam politik praktis,” tegasnya

Sementara itu, Brigjen Firli juga menjamin netralitas kepolisian saat pelaksanaan pilkada.

Baca juga : Debat Pasangan Calon Pilkada Jabar Digelar di Tiga Tempat

Dia juga menegaskan, polisi tidak telibat dalam politik praktis atau sebagai tim sukses pasangan calon.

“Polisi bersikap netral dan tidak memilih dan dipilih. Tugas kita memberi rasa aman kepada masyarakat. Kalau ada polisi yang terlibat politik praktis, sanksinya ada, sebagaimana diatur dalam kode etik profesi Polri,” pungkasnya.

Kompas TV KPU menginginkan tokoh atau pahlawan nasional tidak diklaim parpol karena merupakan milik bangsa.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
  • Pilkada Serentak 2018

Berita Terkait

Pilkada Kota Baubau, Panwaslu Batalkan Penetapan Roslina-La Ode Yasin

Debat Pasangan Calon Pilkada Jabar Digelar di Tiga Tempat

Ini Misi Utama yang Akan Dibawa Ridwan Kamil dalam Pilkada Jabar

Terkini Lainnya

Sandiaga Minta Setu Babakan Lebih 'Betawi' Lagi

Sandiaga Minta Setu Babakan Lebih "Betawi" Lagi

Megapolitan 03/03/2018, 11:49 WIB Dilaporkan Gerindra, Ananda Sukarlan Gandeng LBH GP Ansor

Dilaporkan Gerindra, Ananda Sukarlan Gandeng LBH GP Ansor

Nasional 03/03/2018, 11:26 WIB Penembakan di Michigan, Remaja Bunuh Orangtuanya

Penembakan di Michigan, Remaja Bunuh Orangtuanya

Internasional 03/03/2018, 11:23 WIB Anies Hadiri Pengukuhan Bidan Delima Provinsi DKI Jakarta

Anies Hadiri Pengukuhan Bidan Delima Provinsi DKI Jakarta

Megapolitan 03/03/2018, 11:09 WIB Air Mata Bahagia Sang Ibu untuk TKI Ida

Air Mata Bahagia Sang Ibu untuk TKI Ida

Regional 03/03/2018, 10:59 WIB Cerita soal Ojek Online Punya Jaringan Luas hingga Gagalkan Pencurian Motor

Cerita soal Ojek Online Punya Jaringan Luas hingga Gagalkan Pencurian Motor

Megapolitan 03/03/2018, 10:48 WIB Ada Truk Terperosok, Jalan Trans Sulawesi Macet Total Selama 2 Jam

Ada Truk Terperosok, Jalan Trans Sulawesi Macet Total Selama 2 Jam

Regional 03/03/2018, 10:01 WIB Iseng Jajal Senapan Angin, Penjual Soto A   yam Tembak Seorang Wanita

Iseng Jajal Senapan Angin, Penjual Soto Ayam Tembak Seorang Wanita

Megapolitan 03/03/2018, 09:46 WIB Wacana Penghapusan Pidana Jika Pejabat Kembalikan Uang Korupsi, Antara Opini dan Mispersepsi

Wacana Penghapusan Pidana Jika Pejabat Kembalikan Uang Korupsi, Antara Opini dan Mispersepsi

Nasional 03/03/2018, 09:39 WIB Operasi Simpatik, Pelanggar Lalu Lintas di Nunukan akan 'Dihukum' Berdoa

Operasi Simpatik, Pelanggar Lalu Lintas di Nunukan akan "Dihukum" Berdoa

Regional 03/03/2018, 09:28 WIB TransJakarta Hadirkan Armada Bagi Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok

TransJakarta Hadirkan Armada Bagi Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok

Megapolitan 03/03/2018, 08:42 WIB Kisah TKI Ida 9 Tahun Hilang Komunikasi dengan Sang Ibu

Kisah TKI Ida 9 Tahun Hilang Komunikasi dengan Sang Ibu

Regional 03/03/2018, 08:42 WIB Petugas 'Manfaatkan' Teman Sekolah untuk Tangkap Tahanan yang Kabur

Petugas "Manfaatkan" Teman Sekolah untuk Tangkap Tahanan yang Kabur

Regional 03/03/2018, 08:28 WIB Bawaslu Dianggap Tak Punya Alasan Tolak Gugatan PBB

Bawaslu Dianggap Tak Punya Alasan Tolak Gugatan PBB

Nasional 03/03/2018, 07:45 WIB Jika Terpilih di Pileg 2019, PSI Wajibkan Calegnya Lapor Kinerja ke Medsos

Jika Terpilih di Pileg 2019, PSI Wajibkan Calegnya Lapor Kinerja ke Medsos

Nasional 03/03/2018, 07:25 WIB Load MoreSumber: Google News | Warta 24 Kota Bima

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »